Kuota Sapi dan Kapal Jokowi

dok.chandraekajaya

KETERLAMBATAN SK Gubernur NTT untuk mengeluarkan jumlah kuota sapi menjadi keluhan pengusaha sapi (Vidory News, 22/2/2017, hal. 9, SzTimor Express, 22/2/2017, hal.l), karena sapi tertahan di karantina hewan di Tenau. Apa pun alasan keterlambatan, hal ini berdampak pada membesarnya biaya pengiriman sapi. Secara akumulatif beban keterlambatan yang diterima pengusaha sapi, juga akan ditanggung oleh petani, dan berpengaruh pada daya saing komoditas sapi asal NTT.

Fakta yang muncul sebagai dampak dari keterlambatan kuota sapi antara lain: laju rantai perdagangan sapi terhenti di pedalaman Timor (selain untuk RPH lokal maupun konsumsi lokal), biaya membengkak karena sapi tertahan di karantina, dan skema pembayaran utang pengusaha di bank tidak sesuai rencana.

Usaha memangkas dwelling time yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di berbagai pelabuhan dengan konsep tol laut, termasuk di dalamnya dengan kapal pengangkut sapi, merupakan langkah konkrit untuk menaikkan daya saing produk asal berbagai daerah untuk pasar dalam negeri. Meskipun harus diakui kapasitasnya masih terbatas,kapal pengangkut sapi untuk NTT, yang biasa disebut ‘kapal Jokowi’baru mampu menampung sekitar 20 persen dari total 60 ribu sapi asal NTT dalam satu tahun.

Keterlambatan proses pengiriman komoditas sapi ini perlu mendapatkan perhatian lebih karena sapi merupakan komoditas unggulan asal NTT.Tingginya angka permintaan sapi dari Pulau Jawa, dan Kalimantan, sudah seharusnya didukung oleh efisiensi di tingkat sup-ftly chain agar sapi asal NTT (baca: Timor dan Sumba) dapat bersaing.

Tak hanya di NTT, keterlambatan proses pengiriman sapi asal NTT juga terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 dan 2016. Tahun 2011 Gubernur Jawa Timur membuat sapi asal NTT ter-katung-katung di wilayah laut Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (Komipas.com, 11 April 2011). Akibatnya bobot sapi turun, dan nilai jual turun, pengusaha merugi, dan akan juga berdampak pada petani.

Tahun 2016, Gubernur Jawa Timur kembali mengklaim bahwa Jawa Timur tidak menerima sapi asal NTT karena khawatir penyakit anthrax. Jawa Timur sendiri merupakan salah satu produsen sapi nasional, dan per hari mengirimkan 650 ekor sapi ke Jakarta. Tahun lalu kuota pengiriman sapi NTT keluar sebesar 60 ribu ekor atau kurang lebih sekitar 164 ekor per hari. Tudingan Gubernur Jawa Timur bisa dibilang mengada-ada karena pengiriman sapi dari NTT ‘harus’ melalui karantina hewan selama 7 hari.Dampak tudingan Gubernur Jawa Timur sendiri berpotensi memberi stigma negatif untuk komoditas sapi asal NTT.

Tingginya tingkat kompetisi komoditas sapi dalam negeri sebagai dampak kebijakan dari pembatasan impor sapi, seharusnya memaksa kita untuk menjaga daya saing sapi asal NTT dengan komoditas sejenis asal provinsi lain yang menjadi kompetitor seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, Bali, DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan NTB. Kenyataannya institusi eksekutif dan legislatif Provinsi NTT tidak cukup peka terhadap daya saing sapi asal NTT, dan belum melihat Perda dan Pergub terkait sebagai faktor penghambat.
Kapal Jokowi dan Tanggapan Gubernur/DPRD NTT

Kritik terhadap deregulasi komoditas sapi di NTT sudah menjadi catatan penelitian berbagai lembaga (Smeru 2007; Pikul & Asia Foundation 2013). Kritik penelitian Smeru (2007) menyasar tingginya angka pungutan di berbagai level yang membuat sapi potong NTT berubah menjadi ‘sapi perah’.

Jika para pengusaha mempersoalkan SK Gubernur NTT yang mengatur tentang kuota sapi maka ini tidak tidak bisa lepas dari Peraturan Daerah No.10 Tahun 2003 tentang ‘Sertifikasi Bibit dan Izin Pengeluaran Temak Besar di NTT’, dan Peraturan Gubernur No. 15 tahun 2012 (Lampiran No.51).

Ada tiga hal mendasar yang termuat dalam kedua peraturan ini yang perlu diperbaiki sebagai bentuk dukungan pemerintah dan lembaga legislatif untuk para peternak, maupun sebagai bentuk usaha pemerintah setempat untuk bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat.

Pertama, upaya Presiden Jokowi dengan kapal sapi seharusnya mendorong Pemda Provinsi NTT dan DPRD NTT untuk melakukan revisi terhadap Perda No.10 tahun 2003, maupun Pergub No.15 tetang mekanisme ‘pengeluaran sapi’ atau temak besar dari NTT. Upaya untuk membuka bottle neck pengiriman komoditas sapi asal NTT harus segera dilakukan.
Seharusnya dengan adanya ‘kapal Jokowi’ usaha pengiriman sapi ke Pulau Jawa menjadi lebih mudah dan lebih pro petani. Temyata hal itu tidak terjadi. Salah satu persoalan mendasar terletak pada Perda No.10 tahun 2003 di Pasal 6 ayat 1,2, dan 3 yang isinya: 1) Setiap Badan Usaha yang akan mengeluarkan temak besar harus mendapat izin pengeluaran temak dari Gubernur.

2) Untuk memperoleh izin pengeluaran ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini pemohon harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Peternakan dan tembusannya kepada Dinas Peternakan/ pertanian Kabupaten/kota dan 3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ini harus dilampirkan sebagai berikut: a.Salinan Akte Pendirian Badan Usaha yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; b.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Surat Keterangan Fiskal Daerah (SKFD); c.Surat Tempat Isin Usaha (SITU); d.Referensi Bank; e.Copy Surat Izin Perdagangan Antar Pulau (SIPAP); f.Keterangan dari Dinas peternakan/Pertanian Kabupaten/Kota tentang lokasi/ wilayah tersebut bebas penyakit menular menurut peraturan yang berlaku; g.Rekomendasi dari Dinas Petemakan/Pertanian Kabupaten/ Kota tentang loka si/wilayah tersebut bebas penyakit menular menurut peraturan yang berlaku; h.Laporan realisasi pengeluaran temak bagi izin sebelumnya.

Seharusnya dengan munculnya sekian regulasi baru di pusat, dan kelembagaan baru, terutamamela-lui UU Desa, rantai niaga sapi di daerah bisa dipangkas agar menjadi lebih pendek, sekaligus dapat mengakomodir kepentingan para petani. Jika melihat Perda di atas, petani akan cenderung kesulitan memenuhi syarat-syarat ‘badan usaha’ seperti yang tertera di atas. Padahal Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) bisa diorganisir untuk mengoptimalkan kepentingan para petani.

Pemerintah Provinsi NTT maupun DPRD perlu melakukan telaah ulang atas Perda maupun peraturan lain sejenis yang menghambat pelaku usaha muncul dari desa. Sederhananya, semakin panjang rantai nilai maka semakin kecil keuntungan yang didapat pe-tani-peternak di bagian hulu. Dengan ‘menghitung’ Bumdes dan menaikan kapasitasnya skema pengiriman kapal sapi bisa diperun-tukan kepada Bumdes, dan bukan untuk mensubsidi pengusahabesar. Dengan langsung fokus ke desa, diharapkan kesenjangan pendapatan dapat dipangkas, akses kepada pelaku pedesaan semakin terbuka dan diharapkan secara sistematis dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.

Kedua, penerapan kuota sapi perlu didukung dengan transparansi pemberian kuota dan alasan rasional yang menjadi dasar pemberian kuota. Pemda harus mampu menjelaskan secara lugas dan jelas bagaimana kuota sapi dibagi, dan siapa saja yang berhak mendapatkan kuota sapi.

Inovasi tata kelola niaga sapi perlu muncul dari tangan Pemda dan DPRD Provinsi NTT. Sudah saatnya Pemda dan DPRD NTT mengeluarkan produk kebijakan yang mendukung lahirnya badan usaha dari desa yang berorientasi pada petani. Perda perlu direvisi untuk mendukung keikutsertaan Bumdes dalam rantai pasar sapi. Kehadiran Kapal Jokowi perlu dilihat sebagai peluang memperpendek rantai dagang ke pasar dari kacamata petani, dan Bumdes dapat menjadi institusi di tingkat desa.

Ketiga, kehadiran kapal Jokowi berpeluang merubah struktur pasar sapi di NTTuntuk menjadi lebih pro petani. Contohnya semula komoditas sapi dikuasai oleh para ‘pemain lama’ yang bergerak di NTT dan mempunyai jaringan nasional.

Kini dengan masuknya kapal sapi, para pemain baru pengusaha sapi asal DKI dan Jawa Barat juga langsung mengambil sapi di NTT. Upaya menekan harga sapi di wilayah Jabotabek dilakukan dengan mengakses langsung sapi ke NTT. Seharusnya ada analisa ekonomi yang juga perlu muncul, dan selanjutnya secara sistematis didukung oleh kebijakan Pemda dan DPRD agar komoditas sapi yang diusahakan para petani dan pedagang ternak asal NTT juga semakin kompetitif.

Keempat, dampak dan efektivitas kuota sapi perlu diperdebatkan secara serius oleh para pakar di bidang ini. Apakah memasang ‘palang keluar’ dampaknya lebih positif untuk pengembangan sapi? Misalnya ke depan bisa diusulkan penentuan kuota sapi juga didasarkan pada jumlah kepemilikan sapi betina. Dengan cara ini kuota mendapatkan jangkar rasionalnya dan tidak hanya sekedar bagi-bagi kue. Dengan memberikan insentif ini dan alasan mekanisme penentuan kuota, diharapkan sapi betina produktif tidak masuk ke ruang jagal, tetapi dibeli oleh Badan Usaha dan Bumdes, maupun kelom-pok-kelompok binaan petani.

Upaya inovasi masih harus dilakukan untuk menambah daya saing komoditas asal NTT, agar dampaknya semakin terasa untuk para pelaku usaha di daerah ini, terutama untuk para petani-peternak. Pengiriman daging beku, pengolahan tulang, penyamakan kulit hingga pembuatan industri daging kaleng, sehamsnya bisa terus diperjuangkan sehingga komoditas unggulan asal NTT ini semakin memberi dampak untuk warga NTT. Selain itu upaya riil Pemda, maupun berbagai lembaga keuangan yang bergerak di NTT, untuk menyelamatkan sapi betina produktif dari tempat jagal juga perlu diupayakan.

Pemda Provinsi dan DPRD NTT perlu bergerak cepat untuk menata ulang regulasi sapi agar nasibnya tidak seperti kayu cendana yang pernah terkenal sekian abad dan kini punah. Cendana sebagai komoditas unggulan pemah disebut sebagai ‘kayu bermasalah'(hau malasi), dan anakannya pun dimatikan jika muncul di halaman. Kekeliruan Perda cendana terlambat diantisipasi dan berdampak pada punahnya cendana. Saat ini kondisi serupa juga terjadi pada komoditas sapi, sapi-sapi betina ditemukan di berbagai rumah jagal. Tanpa langkah serius, sapi yang dibawa Belanda ke NTT di awal tahun 1900-an nasibnya semakin tidak tentu.

Upaya untuk merevisi Perda Provinsi NTT No.10 tahun 2003–mau-pun peraturan turunannya, dan peraturan lain terkait—perlu melibatkan para pakar lintas ilmu yang berorientasi: (1) meningkatkan daya saing komoditas sapi asal NTT, (2) menjadikan sapi sebagai alat ungkit kesejahteraan petani, dan (3) membuka peluang untuk pengusaha-pengusaha asal NTT untuk melakukan inovasi dalam perdagangan sapi. Sudah saatnya bottle neck dalam perdagangan sapi ini dibuka, sudah saatnya da-sar-dasar kuota sapi dikaji tuntas. Visi kapal Jokowi yang pro petani harus mampu diturunkan dalam tata niaga yang adil (fair) di NTT. Tanpa prinsip dasar ini sulit kita berharap bahwa kapal sapi asal Jokowi dapat menjawab kebutuhan para petani-peternak.

Jangan heran jika kapal sapi dibiarkan parkir lama, datang kosong, atau pulang kosong. Andaikan kapal sapi, berorientasi pada petani kapal tak mungkin dibiarkan kosong, ada pupuk yang dimuat. Andaikan kuota sapi dibuka untuk Bumdes, tak mungkin kapal pulang kosong tanpa sapi. Andaikan kapal sapi ditujukan kepada kepentingan petani, tidak mungkin tender kapal dibikin lama.

Sudah saatnya pembicaraan tentang provinsi sapi, maupun tindakan mengurangi kemiskinan diturunkan dalam tataran kebijakan. Setiap kali kita terlambat beraksi, setiap saat pula kita menutup mata terhadap peluang untuk memberantas kemiskinan. Sudah saatnya jargon pro rakyat diterjemahkan secara gamblang oleh Gubernur dan DPRD NTT terutama untuk komoditas unggulan. *

Artikel yang dikirim ke redaksi tidak lebih dari 600 kata. Artikel bisa dikirim melalui email ke [email protected], bisa juga melalui pos. Mikel dalam bentuk ketikan, hendaknya ditik dengan spasi rangkap. Setiap penulis hendaknya menyertakan biodata secukupnya dan foto diri terbaru.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*